Izin Meikarta: Bupati Bekasi Mengembalikan Rp. 3 M kepada KPK

Izin Meikarta Bupati Bekasi Mengembalikan Rp

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyatakan bahwa Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, mengembalikan uang Rp. 3 M pada penyidik. Uang tersebut terkait dengan pengurusan izin proyek pengembangan pembangunan Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Kab. Bekasi.

“Jumlah tersebut adalah sebagian dari yang pernah diterima oleh yang bersangkutan terkait dengan perizinan proyek Meikarta. Secara bertahap, maka akan dilakukan juga pengembalian berikutnya,” ungkap Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat pada hari Rabu (7/11).

Uang Terkait Izin Proyek Meikarta dikembalikan oleh Neneng

Selain Neneng, menurut Febri, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekas , Neneng Rahmi juga sudah mengembalikan uang yang jumlahnya Sin$90 ribu yang mana diterima sebelum operasi tangkap tangan atau OTT pada pertengahan Oktober 2018 lalu. “Kami menghargai sikap koorperatif tersebut,” ungkapnya.

Febri juga mengingatkan supaya pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Lippo Group bersikap koorperatif dalam penanganan proses hukum dugaan kasus suap proyek Meikarta tersebut. febri pun meminta pihak-pihak yang mana terkait perkara ini tidak menyembunyikan informasi yang diketahui.

“Sikap koorperatif yang seperti itu bakal lebih membantu dan meringankan baik untuk pihak perorangan maupun korporasi,” katanya lebih lanjut.

Ketika OTT pada pejabat Pemkab Bekasi dan juga Lippo Group, tim penindakan KPK ini mengamankan barang bukti yang berupa uang sebanyak Sin$90 ribu, Rp. 513 juta dan juga 2 unit mobil. Neneng dan juga anak buahnya diduga menerima uang sebanyak Rp. 7 M secara bertahap. Uang tersebut berasal dari Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro. Uang tersebut juga sebagian diduga bagian dari fee yang mana dijanjikan sebanyak Rp. 13 M terkait dengan proses pengurusan izin proyek Meikarta ini.

Kasus Dugaan Suap Proyek Meikarta

Meikarta adalah salah satu proyek prestisius yang dimiliki oleh Lippo. Penggarap proyek Poker Online Terpercaya ini yaitu PT Mahkota Sentosa Utama adalah anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sedangkan PT Lippo Cikarang Tbk merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

Lippo Cikarang yang menjadi induk usaha dari PT MSU, memerlukan sejumlah izin yang berasal dari Pemkab Bekasi untuk proyek hunian masa depannya tersebut. pihak Meikarta sendiri, yang mana diwakili oleh Lippo Cikarang sudah mengantongi izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang luasnya 84,6 hektar. Izin tersebut berbeda dari gembar-gembor Lippo sejauh ini yang menyatakan bahkan Meikarta bakal dibangun di atas lahan dengan luas 500 hektar.

Izinnya sendiri dikeluarkan langsung oleh Bupati Bekasi, dengan surat Keputusan Bupati Nomor 503.2/Kep.468-DPMPTSP/2017. Izin yang ada dalam keputusan itu tertulis untuk pembangunan komersial yang ada di area apartemen, rumah sakit, hotel, sekolah, pusat perbelanjaan, perkantoran dan perumahan.

Hari ini, Rabu (7/11) Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin kembali lagi diperiksa di KPK. Neneng sendiri mengaku diminta mencocokkan suaranya oleh para penyidik. Neneng sejauh ini diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta. “Enggak, biasa aja, Cuma (mencocokkan) voice (suara),” ungkapnya setelah diperiksa hari Rabu (7/11).

Neneng adalah satu dari sejumlah tersangka dalam dugaan kasus suap ini. bersama dengan kuasa hukumnya, Neneng juga sudah mengajukan permohonan menjadi JC (Justice Collaborator) dalam kasus yang mana menjerat Billy Sindoro juga.

Eks kader Golkar tersebut minta semua pihak melihat semua fakta yang terungkap dalam dugaan suap pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *